Berdasarkan konsep baku fungsi dan peran intelejen terdapat beberapa definisi yang lazim berlaku atau dipahami masyarakat penyelenggara Negara, pemerintahan dan perusahaan.
Intelejen di kalangan ilmuwan dikenal sebagai kegiatan organisasi yang dibentuk dan diperlukan demi kepentingan atau tujuan tertentu demi memperoleh informasi, hipotesa, sintesa tentang sesuatu untuk didayagunakan sesuai keperluan dan bermanfaat bagi kepentingan dan tujuan ilmu dan kemashlahatan ummat manusia, masyarakat bangsa atau negara.

Intelejen di kalangan pemerintah dan negara dikenal sebagai organisasi yang dibentuk dan diperlukan pemerintah (Kepala Negara beserta cabinet dan lembaga legislative) untuk tujuan dan kepentingan negara dan bangsa serta dalam rangka pengamanan dan mengambil kebijakan. Keberadaan, peran dan fungsi intelejen menjadi strategis sangat menentukan, sebab intelejen berperan-fungsi menjadi mata dan telinga kepala negara. Dinas Intelejen yang bertanggungjawab, demokratis, tertib hukum, konstitusi dan administrasi adalah memberikan saran dan rekomendasi tentang segala sesuatu berkenaan dengan tugas penyelenggaraan negara – pemerintahan yang berorientasi kepada empat hal :
a. Tanggungjawab penginderaan dini yang dirumuskan dan diselenggarakan dalam rangka kepentingan pengamanan program dan tanggung jawab Negara /pemerintah di bidang pemberdayaan SDM, keamanan dan kesejahteraan rakyat.
b. Tanggungjawab penginderaan dini yang dirumuskan dan diselenggarakan dalam kerangka dan kepentingan pengin -deraan dini bagi penegakan hukum dan keadilan demi menghindarkan terjadinya konflik dalam masyarakat dan bentuk-bentuk pelanggaran demokrasi dan konstitusi.
c. Tanggungjawab penginderaan dini yang dirumuskan dan diselenggarakan dalam kerangka dan kepentingan untuk menunjang kekuatan dan kekuasaan (pemerintah eksekutif dan legislatif)
d. Tanggungjawab penginderaan dini yang dirumuskan dan diselenggarakan dalam kerangka dan kepentingan pertaha -nan dan keutuhan Negara.

Untuk kepentingan, tugas dan tanggungjawab tersebut intelejen menerapkan sistem penguasaan lapangan atau medan dengan menggunakan mekanisme struktur pemerintahan yang sudah berjalan dari hulu (tingkat Kelurahan) hingga hilir (tingkat Distrik dan Propinsi) dalam rangka menguasai informasi tentang kondisi obyektif potensi (positif dan negatif) yang terdapat dalam suatu daerah atau komunitas masyarakat secara detil dan akurat. Oleh karena itu Intelejen diberi kewenangan besar dengan fasilitas luar biasa, yang dalam kamus kehidupan sehari-hari dengan semboyan:
Tidak ada pintu yang tertutup, tidak ada rahasia yang tak terdeteksi, tidak ada tembok (kekuasaan) yang tidak bisa ditembus, tidak ada tiket yang di cancel dan tidak ada yang boleh tahu gerakan, kebijakan dan rahasia intelejen.
Intelejen negara juga mengarahkan tanggungjawab kepentingan negara terhadap potensi positif atau negatif yang dimiliki dan terdapat di negara-negara tetangga yang secara politik ideologis berseberangan. Tugas dan tanggungjawab intelejen selanjutnya diberdayakan untuk diposisikan sebagai bagian dari kepentingan pemerintah dan kepentingan negara dalam rangka memantau jalannya program dan kebijakan pemerintah, untuk keperluan evaluasi dan melihat langsung reaksi yang terjadi di masyarakat atas pemberlakuan program kebijakan tersebut. Setiap sikap pro dan kontra yang muncul dalam masyarakat akibat program kebijakan pemerintah-negara menjadi tugas dan tanggungjawab intelejen lebih lanjut.
Intelejen militer dibentuk dan diperlukan bagi kepentingan strategi dan pengamanan wilayah (teritori) negara, penguasaan medan dan menghadapi musuh atau lawan baik di saat aman maupun perang. Intelejen militer berkoordinasi dengan intelejen negara guna memanfaatkan data potensi lapangan yang ada untuk dikembangkan bagi kepentingan lebih lanjut. Di Indonesia penyelenggaraan intelejen militer (BIA atau BAIS) dan intelejen negara (BAKIN atau BIN sekarang) di masa Orde Baru telah keluar dari pakem ketatanegaraan karena berubah fungsi dan perannya dalam prinsip dan konstitusi penyelenggaraan Negara. Kedua institusi intelejen tersebut yang oleh Soeharto digabung dalam satu komando dan satu kepentingan, dalam rangka membangun kekuatan sekaligus melanggengkannya dalam wujud kekuasaan , konsep seperti ini akhirnya lebih popular disebut sebagai konsep militerisasi build-in yang bila dibahasakan menurut Nasution dan Soeharto berubah istilah menjadi Dwifungsi ABRI. Militerisasi build-in itu sinonim dengan Dwifungsi ABRI karena tentara bukan dirancang menjadi profesional. Artinya tentara tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga fungsi politik dan kekuasaan sipil, hal ini memungkinkan kalangan militer menekuni pofesinya dan tergiur untuk ikut campur tangan dalam soal politik

Penyelenggaraan kekuasaan negara rezim Soeharto yang mene -rapkan kebijakan dan pendekatan militer-intelejen, membuat orientasi peran dan fungsi standar baku intelejen menjadi berubah total. Seluruh posisi kekuasaan strategis di kabinet diisi oleh jenderal loyalis, demikian halnya di tingkat propinsi dan kabupaten. Organisasi intelejen militer dan intelejen negara menjadi sangat kuat setelah Soeharto menggelar konsep ideologi ultra nasionalis Pancasila atau nasionalisme sempit sekaligus menerapkan kebijakan stigma dan penghancuran terhadap potensi kekuatan ummat Islam serta kekuatan para rival politiknya secara radikal dan sistematis.

Inilah penyimpangan dalam konsep dan penerapan intelejen yang sangat fatal di masa Orba, karena hanya berorientasi kepada kepentingan kekuasaan-negara dan bukan kepada tanggung jawab pemberdayaan terhadap SDM, keamanan dan kesejahteraan rakyatnya sesuai amanah konstitusi dan prinsip serta disiplin ketatanegaraan – penyelenggaraan negara. Akibatnya konsep pembinaan teritorial menjadi sama dengan konsep penerapan penguasaan sebagaimana yang berlaku dalam daerah operasi militer yang mengharuskan rakyat tunduk kepada pemerintah-negara. Konsep pembinaan juga diartikan sebagai proses penggalangan, pembinaan, penugasan dan penghancuran.

Praktek intelejen di lapangan di era Orde baru justru memeran -kan fungsinya menjadi alat dan penginderaan kekuasaan Soeharto sekali pun tetap mengatasnamakan demi negara (NKRI dan nasionalisme sempit ideologi P4). Soeharto, militer dan intelejen semakin leluasa baik dalam kewenangan (mengontrol sekaligus menteror) maupun sewenang-wenang (merampas kebebasan dan menginjak-injak kedaulatan agama maupun HAM) terhadap rakyat dan musuh politik ideologisnya, yaitu Islam dan gerakannya. Antara lain melalui program litsus, screening dan monoloyalitas melalui apel kesetiaan dan menandatangani pernyataan (Sapta Marga untuk militer dan Janji Korpri untuk pegawai negeri sipil) sebagai strategi, taktik-tehnik pembersihan (sterilisasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dari musuh politik ideologis, Islam dan Komunis.

Di masa lalu masyarakat mengibaratkan kekuasaan, fungsi dan peran intelejen rezim Soeharto sebagai alat canggih sekaligus jahat dan biadab, sebab jarum jatuh bisa kedengaran dan tembok pun bisa bicara, akibatnya masyarakat ketakutan. Arti lain kebijakan politik intelejen adalah menjalankan aksi teror mental, dengan menciptakan agen dan informan intelejen dalam jumlah sebanyak-banyaknya yang ditempatkan di seluruh strata masyarakat, baik yang berbasis Kristen, Kejawen, Aliran Sesat dari elite ormas gerakan Islam sendiri. Tekad rezim Soeharto menggelar program permusuhan dengan Islam dan gerakannya menjadi standar baku strategi militer dan intelejen, selanjutnya diterapkan dalam kerangka untuk menghancurkan potensi perlawanan dan kekuatan purifikasi politik ideologis Islam.

Konsep operasi intelejen melalui Koter dan Binter selalu berprinsip dan menerapkan metodologi aksi galang, rekrut, bina, tugaskan dan hancurkan terhadap kalangan tertentu yang dianggap berpotensi berlawanan dan membahayakan ideologi dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Adapun prinsip dan operasi intelejen terhadap rival politik ideologis kekuasaan selalu diterapkan prinsip memperlemah dan memprematurekan gerakan dan kekuatan lawan melalui metode susupi, kacaukan, pecah-belah dan lemahkan.

Lain halnya terhadap individu-individu potensial dan menonjol, intelejen sangat berkepentingan untuk merekrutnya, tetapi kalau mereka menolak, prinsip intelejen akan menerapkan kebijakan mempersulit dan mempersempit ruang gerak individu target sasaran dengan membuat berbagai kendala dan isolasi baik secara ekonomi maupun akses kordinasi. Namun jika dianggap berbahaya prinsip intelejen akan menerapkan fitnah, stigma dan atau masukkan dalam killing ground.

Prinsip, strategi dan terapan intelejen dalam kepentingannya memperlemah dan menghancurkan potensi permusuhan dan kekuatan lawan politik ideologis adalah menerapkan konsep industri manufactur, artinya untuk menguasai musuh, intelejen harus menguasai prinsip yang sama dan berlaku dalam kerja lapangan seperti melakukan eksplorasi, pengolahan, produksi, pemasaran.

Eksplorasi diterjemahkan sebagai program-proses penggalangan musuh untuk dijadikan sasaran rekrutmen. Pengolahan adalah program dan proses pembinaan dan penugasan , sedang produksi adalah proses seleksi terhadap hasil produk mana yang layak jual dan mana yang reject harus dimusnahkan. Pemasaran adalah proses dan program penempatan produk layak jual ke posisi-posisi potensial dan strategis yang diklasifikasikan sebagai musuh politis ideologis dalam negeri maupun luar negeri.

Berbeda dengan prinsip dan konsep intelejen jahiliyah seperti di atas sangat berbeda jauh dengan konsep intelejen yang berlaku dalam sejarah wacana dan harapan ummat Islam (seperti peran dan fungsi intelejen pada zaman Nabi saw dan Khulafa’ yang diidam-idamkan ummat Islam). Dalam Islam prinsip dan kebijakan intelejen hanya dilakukan dalam rangka demi kebaikan rakyat dan perbaikan tanggungjawab secara terus menerus terhadap penyelenggaraan Negara – pemerintahan, sebagaimana 4 orientasi tanggung jawab tugas intelejen yang disebutkan di muka. Sebuah konsep penginderaan dini sekaligus pemantauan dilakukan dalam rangka mendengar dan melihat kondisi objektif dan riil yang dirasakan, dinyatakan atau disuarakan masyarakat, untuk dikaji dan dicarikan solusinya. Sedang untuk menghadapi ancaman yang berasal dari luar negeri, intelejen negara sama sekali tidak ditugasi untuk memata-matai dan mewaspadai atau apalagi sampai bermaksud mengatur negara lain agar jangan berpotensi menjadi musuhnya seperti halnya yang dilakukan Israel, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat sekarang ini.

Konsep intelejen negara yang resmi menerapkan kebijakan dan operasi rekayasa terhadap rakyat – bangsanya sendiri dalam rangka memenangkan pertarungan ideology nasionalisme sempit (seperti melalui operasi kooptasi dan konspirasi intelejen: galang, rekrut, bina, tugaskan dan hancurkan) diawali melalui kooptasi, kolaborasi, konspirasi yang berlanjut dengan provokasi-agitasi, pematangan potensi, situasi ketidakpuasan, atau permusuhan masyarakat, bahkan sampai pada tingkat rekayasa bersifat teknis dan taktis dalam aksi destruksi makar terhadap pemerintah, jelas merupakan konsep dan praktek Intelejen yang menyimpang dan sangat keliru.
Seperti melakukan propaganda-agitasi, penyesatan informasi dan memberikan sarana (dana, senjata dan amunisi) memberi peluang kepada kalangan tertentu untuk melakukan kejahatan kriminal, makar, terorisme kemudian mendorong dan menggiring sekaligus menjebak mereka, sebagian diantaranya dilindungi dan sebagian dikorbankan. Prinsip penyelenggaraan negara seharusnya berpegang teguh pada perundangan dan disiplin koridor dan zona kompetisi politik, kommited terhadap prinsip Agama, HAM dan Demokrasi serta harus menerapkan dan berpegang pada tanggungjawab moral yang elegan dan edukatif ketika bersaing dalam pertarungan (persaingan) ideologis. Lebih-lebih terhadap sesama elemen bangsa, sosio politik yang sama-sama ikut memerdekakan bangsa Indonesia serta membangun NKRI !

Jika sejak awal kepribadian para penyelenggara negara dan pemerintahan sudah memiliki komitmen kemanusiaan yang benar dan murni, memiliki keinginan baik bagi pembangunan sistem kemanusiaan, politik, bangsa negara secara bertanggung jawab sudah barang tentu praktek intelejen dan sikap nasionalisme penguasa tidak akan terjebak dalam ekstrimisme sempit, radikal yang kejam dan sadis terhadap warga masyarakat dan saudara sebangsanya sendiri.

Sebuah tragedi yang tragis dan ironi dalam pembangunan politik ideologi penyelenggaraan Negara, karena secara sadar telah melupakan sekaligus sengaja melakukan penyimpangan terhadap pakem penyelenggaraan system politik dan ketatanegaraan. Padahal prinsip moralitas elegan, edukasi memberdayakan dan kepeloporan, taat, disiplin terhadap koridor demokrasi dan HAM merupakan syarat mutlak, sebagai tanggungjawab setiap penyelenggara kekuasaan Negara, baik dalam membangun bangsa dan negara sekaligus dalam waktu yang sama menyadari bila hal itu menjadi hak seluruh rakyat yang harus ditunaikan.

Potret dan praktek politik intelejen sebagaimana yang diterapkan Orde baru memang harus diakui memiliki seni dan citarasa tinggi atas perannya menjadi dalang dalam rekayasa, pembodohan, pembusukan melalui budaya korupsi dan pemiskinan, kejahatan dan kesewenang-wenangan. Yang menjadi persoalan kenapa rezim reformis saat ini justru juga cenderung memilih gaya, langgam dan kebijakan sistem politik intelejen yang sama dengan semangat dan potret Orde Baru yang masyhur dalam keburukan dan kejahatan ? Apakah hal ini mengindikasikan posisi dan karakter intelejen Negara dengan gaya dan karakter Orde baru belum berubah, sehingga fungsi dan peran intelejen secara efektif masih mendikte dan selalu berupaya mengendalikan pemegang dan penyelenggara kekuasaan ? mari dibuktikan.

• Add New
• Search

Comments (1)

• |125.163.9.xxx |2011-05-23 08:23:34 alumnimaz  - baca ini brata n sista
  

  boleh percaya boleh tidak.... cara main mereka (NII) cantik tapi kurang ajar.... semua santri disana dari tingkat awal SMP sampai kelas 6 (SMA) tidak akan tahu.... tapi kalau melanjutkan kuliah disana... pasti akan tahu.. bagaimana doktrin itu diberikan secara verbal... gak tertulis... kurikulum yang ada disana (untuk SMP dan SMA) tidak ada satupun yang berbau NII... nama para menteri disamarkan menjadi eksponen... setelah saya lulus sampai kelas 6 di Al zaytun... saya beru tahu hasil analisis pribadi sih.. sama wawancara ke teman saya (beliau sodara saya yang jadi korban)mereka yang menjelek2an al zaytun dan NII bahkan tidak paham bagaimana posisi al zaytun dengan organisasi NII.... jadi tidak semuanya yang disampaikan di web ini benar.. tapi sebagian ada benarnya... bagi mantan alumni MAZ... anda boleh percaya boleh tidak... nama anda sudah ada dalam database NII... tentu mereka orang-orang cerdas tapi kasihan (sedikit tidak waras)... anda pasti lambat laun.. bersiap siap menghadapi mereka karena semua santri dan wali santri telah menjadi target.. tapi jelas cara perekrutannya akan berbeda beda... silahkan tanyakan teman alumni angkatan terdekat anda (saya percaya bila sebagian mereka ada yang sudah NII mereka tahu lebih banyak.. tapi hati-hati kawan....) so, don't ever try to believe what you see and what you heard about MAZ... as you never know what they are really really capable of....
  • 1
  • 0

  ReplyQuote

Write comment

Your Contact Details:

Name:

Email: do not notifynotifyGravatar enabled

Website:

Comment:

Title:

UBBCode:         -color-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -size-tinysmallmediumlargehuge

Message:

Security

Please input the anti-spam code that you can read in the image.

NII CRISIS CENTER(ncc) .