Selama hampir 4 (empat) dasawarsa penerapan strategi militer dan intelejen Indonesia tidak berpihak kepada eksistensi, hak dan kepentingan rakyat, tetapi hanya dalam rangka membangun infra struktur, memperkuat dan melanggengkan posisi kekuatan politik, ideologi nasionalisme sempit dan kekuasaan yang sewenang-wenang yang berakibat menyeret pemerintah terjebak ke dalam kebijakan politik – intelejen kooptasi, kolaborasi dan upaya pemandulan hingga adu domba terhadap setiap potensi kekuatan rakyat atau gerakan yang terdapat dalam tubuh bangsa.

Pertimbangan dan kepentingan politik ideologis nasionalisme sempit itulah yang membuat strategi militer dan intelejen bila ditinjau berdasarkan prinsip kemerdekaan, menurut konstitusi negara dan tujuan pembangunan disebut sebagai sikap-tindakan yang sangat bertentangan dengan amanah konstitusi dan pembangunan, melanggar HAM dan demokrasi serta memperdaya agama. Akibatnya pemerintah tidak berpihak kepada rakyat bahkan justru menjadi otoriter, inilah yang akhirnya melatari kultur mental-intelektual dan karakter tiga elemen negara yaitu militer, intelejen dan pemerintah.

Karena itu ketiga elemen negara Republik Indonesia merasa berat untuk menggeser tekad dan keputusan atau kebijakan sebagai rezim totaliter warisan Orde baru apalagi pihak militer sudah terlanjur memposisikan diri sebagai tulang punggung dan penentu mind control sekaligus master mind bagi penyelenggaraan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui konsep Dwifungsi ABRI atau Komando Teritorial dan Pembinaan Teritorial serta renstra (rencana strategis) Hankam dan Kamdagri tahun 1974-1978 yang berpuncak pada program Opstib dan Opsus yang secara praktis tetap berlanjut hingga sekarang.

Dwifungsi Sebagai Politik Totalitarian & Cermin Militeristik

Dasawarsa pertama rezim Orde baru merupakan puncak aksi program penyatuan komando dan kekuatan antara satuan operasional sebanyak 420 kompi, aparat teritorial sebanyak 255 Kodim dengan 1300 Koramil dan Intelejen dalam Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pusat dan Badan Pelaksana tingkat Kodam atau Laksusda. Konsep Dwifungsi ABRI selanjutnya diisi dengan nafas militerisasi build-in melalui dua wajah yaitu Dwifungi teritorial dan struktural. Dwifungsi teritorial terwujud dalam bentuk struktur birokrasi sipil dan militer yang hirarkis dan pararel dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/ kota, kecamatan sampai kelurahan / desa.

Mendagri adalah pengendali hirarki birokrasi sipil yang bertanggungjawab kepada presiden. Pararel dengan hirarki birokrasi sipil adalah hirarki militer dari Dephankam /Mabes TNI, Kodam, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa. Menhankam dan Panglima TNI adalah pengendali utama hirarkhi militer yang bertanggungjawab kepada presiden. Militer selalu nimbrung dalam pengendalian pemerintahan di tingkat kabupaten dengan tampil dalam Muspida yang terdiri dari Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari, dan Kepala Pengadilan. Di kecamatan ada Muspika yang memberi ruang bagi Danramil dan Kapolsek untuk ikut mengontrol pemerintah dan rakyat. Dwifungi skruktural hadir dalam bentuk kekaryaan TNI/Polri atau keterlibatan mereka dalam jabatan sipil. Hampir semua jabatan sipil yang strategis dimasuki militer baikdi wilayah eksekutif (dari gubernur sampai dengan lurah/ kepala desa) maupun legislatif (MPR, DPR sampai DPRD II). Dalam birokrasi sipil terdapat pula Ditjen Depdagri, Ditsospol dan Kantor Sospol sebagai aparat intelejen sipil dan aparat ideologis untuk melakukan indoktrinasi kepada masyarakat dan regulasi terhadap aktivitas politik dan sosial.

Dwifungsi ABRI tidak hanya merambah bidang politik dan kemasyarakatan, tapi juga sampai bidang ekonomi. Salah satu bentuk konkretnya berupa “premanisme”. Dwifungsi menjadi ancaman serius bagi demokratisasi keamanan dan bahkan stabilitas sosial-politik. Analisis ini bertolak belakang dengan ideologisasi Dwifungsi ABRI yang justru mengandaikan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator. Meski pada masa Orde Baru stabilitas nasional relatif mapan, tapi bersifat semu karena diikuti dengan matinya demokrasi, merajalelanya kekerasan, rekayasa politik dan intelejen serta kuatnya supremasi militer, sementara elemen-elemen sipil tetap dalam posisi lemah.

Dengan program inilah antara kebijakan politik pemerintah, intelejen dan militer maupun pelaksana politik di lapangan menjadi tidak bisa dibedakan lagi. Apalagi setelah program tersebut diterapkan sampai ke tingkat Koramil dan Polsek (tingkat Kecamatan) dan Babinsa (Badan Pembinaan Desa) dan BINMAS. Di bidang keamanan, kehadiran militer terlihat pada melembaganya intervensi Sistem Hankamrata. Semua elemen masyarakat lokal dilibatkan dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan di wilayah masing-masing di bawah “pembinaan” polisi dan tentara.

Pembentukan Babinsa, Binkamtibmas, Hansip, Kamra maupun Siskamling merupakan perwujudan dari sistem Hankamrata. Intervensi Hankamrata telah membentuk pola hubungan antara masyarakat dan ” militer/polisi di dalam mengelola masalah keamanan dan meciptakan pola ketergantungan masyarakat terhadap militer/polisi di bidang keamanan dan politik serta ekonomi. Di sini tentara dan polisi menjadi banyak terlibat dalam menangani masalah keamanan di desa. Dalam kesadaran semu warga masyarakat, tentara dan poIisi tidak berbeda jenis profesinya, tetapi hanya berbeda tingkat PoIisi menangani masalah keamanan yang bersifat mikro misalnya masalah kriminal kecil, sedangkan tentara menangani keamanan yang bersifat makro, misalnya keributan massa yang dapat membahayakan stabilitas sosial-poIitik di desa. Polsek kerap melakukan pembinaan terhadap siskamling untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga di bidang keamanan. Koramil dan Babinsa banyak berurusan dengan upaya mewaspadai kelompok yang membahayakan negara seperti para bekas anggota DI-TII atau Muslim Fundamentalis (ektrem kanan) dan PKI (ektrem kiri). Pembinaan militer/tentara kepada warga desa dalam menangani keamanan berdampak pada melemahnya kesadaran terhadap hak dan tanggungjawab mereka dalam menangani masalah yang sebetulnya dapat diselesaikan dalam level dan antar komunitas.

Akibatnya berbagai gerakan baik yang berbasis agama, ekonomi dan bisnis maupun keilmuan menjadi target sasaran kooptasi, stigma, konspirasi dan kolaborasi. Karakter dan keberadaan militer, intelejen dan pemerintah Orde baru sebagai dalang (Master mind & Mind control) kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya aman atau rusuh hingga pers dan kampus justru menjadi kebanggaan atau trade mark. Sehingga tidak satu pun jenderal dari kalangan TNI AD khususnya (kecuali jenderal yang berani membelot kepada Soeharto) yang hari ini memiliki kesadaran dan rasa malu ketika mengekspresikan sosok keberadaan dan ambisinya sebagai Master Mind & Mind Control atas rakyat dan NKRI sekali pun dengan bahasa klise, tidak jelas dan ngambang.

” Bagi TNI, Merah Putih, Pancasila-UUD’45 dan keutuhan wilayah NKRI adalah sesuatu yang final dan tidak bisa ditawar, karena ini amanah jenderal Besar Soedirman”

Beberapa individu jenderal memang ada yang berbeda bersikap dengan konsep terapan yang menyimpang tentang fungsi dan peran intelejen yang digelar Soeharto dan menganggap kebijakan itu sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan, akan tetapi keberadaan mereka nyaris tak berdaya, karena hingga saat sekarang mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Secara politik, budaya dan pergaulan mereka mungkin bisa dinilai bersih dan mungkin selamat dari kutukan akibat buruk kejahatan peran dan fungsi intelejen yang digeser Soeharto tersebut, namun secara hukum, moral dan undang-undang mereka tidak bisa menghindar dari tanggungjawab kolektif, karena sikap mereka yang membiarkan kekeliruan tersebut terus berjalan dan belum ada satu pun upaya yang dilakukan secara konkret untuk mencegah atau melakukan pelurusan.

Praktek penerapan strategi kooptasi intelejen terhadap peta kekuatan potensi massa dan gerakan yang berbasis agama dalam hal ini Islam khususnya, selama ini dilakukan secara komprehensif dan sangat sistematis. Disebut demikian karena militer (aparat teritori), intelejen dan pemerintah di masa lalu selalu berjalan seiring dalam menggarap target-target dan sasaran operasi kooptasi terhadap tokoh – elite organisasi partai dan massa serta gerakan politik. Operasi dan program kooptasi, konspirasi sekaligus stigma yang diarahkan kepada partai dan gerakan yang dianggap memiliki potensi ekonomi, politik-ideologis bisa menjadi ancaman atau berlawanan selanjutnya digiring ke dalam aksi dan gerakan subversif, kekerasan, teror dan kriminal. Operasi dan program kooptasi sekaligus stigma yang dilakukan intelejen di masa otoriter Orde Baru terhadap kekuatan politik partai dan gerakan berbasis Islam boleh dikata nyaris tidak ada yang lolos dari strategi dan taktik managemen konflik dan konspirasi intelejen yaitu, rangkul dan jaring atau galang, rekruit, bina, tugaskan dan binasakan dalam adu domba, fitnah dan jebakan stigma.

Taktik dan strategi kooptasi, konspirasi, stigma dan adu domba terhadap gerakan Islam yang dilancarkan intelejen Orde Baru telah berlangsung selama hampir 4 (empat) dasawarsa terbukti sangat efektif dan berhasil membonsai dan menggembosi gerakan Islam maupun segenap tokoh – elite hingga anggota sekaligus sebagai sasaran tembak. Jika di awal Orde Baru para pimpinan dan elite gerakan NII (Abu Daud Beureueh, Danu M Hasan, Ateng Djaelani, Hispran, Adah Djaelani, Tahmid Kartosuwiryo dan kawan-kawan) bisa dikooptasi kemudian dijebak dalam konspirasi dan akhirnya distigmatisasi, begitu pula dengan para tokoh dan elite partai PPP melalui John Naro dan Mintareja, maka bagaimana dalam ormas Muhammadiyah, NU, DDII, Al Irsyad PSII, PII, GPI dan sebagainya ? Demikian halnya yang terjadi terhadap tokoh pimpinan dan elite gerakan sesat Darul Hadits / Islam jama’ah / LEMKARI / LDII, gerakan Ahmadiyah, Tarekat Kadirun Yahya, Jama’atul Muslimin (Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah) gerakan sesat NII Al-Zaytun dan gerakan sesat lainnya.

Di masa pertengahan hingga akhir Orde Baru, strategi dan kebijakan kooptasi, konspirasi, stigma dan adu domba militer-intelejen terhadap gerakan, ormas dan partai Islam tetap tidak beringsut dalam peran dan eksistensinya sebagai dalang. Hampir seluruh tokoh dan elite ormas, partai dan gerakan Islam telah dan setidaknya pernah terkooptasi militer dan intelejen. Tidak terkecuali hingga tokoh elite JI (Jama’ah Islamiyah) dari faksi ideologis yang paling rapi sekali pun atau faksi moderat, apalagi JI faksi liar-radikal pimpinan Hambali dan Zulkarnaen yang berada di bawah kordinasi Abdul Haris yang anggota BIN dan Abu Jihad yang agen BIN.

Konsep kooptasi dan penetrasi para planted agent intelejen yang berinteraksi langsung disusupkan, berkordinasi dengan para tokoh gerakan Islam. Di tahun 1968 ketika membangun neo NII pada awal Orde Baru antara tahun 1970-1977 hal tersebut dilakukan secara sangat transparan dan nyaris terang-terangan di bawah kordinasi komando mayor jenderal TNI AD Ali Moertopo dengan pejabat pelaksana harian – lapangan oleh Kolonel TNI AD Pitut Soeharto dengan markas kantor BAKIN di Senopati, Jakarta Selatan dan Gedung BPI jalan Raden saleh 24 Jakarta Pusat. Kebijakan kooptasi intelejen terhadap gerakan NII di bawah Daud Beureueh, Danu Mohammad Hasan, Adah Djaelani dan Hispran cs terus berlanjut dan diabadikan melalui Abu Toto AS Panji Gumilang yang kini memiliki kompleks eksclussive berupa Ma’had Al-Zaytun yang juga berfungsi sebagai markas besar dan ibukota NII-NKA (Negara Islam Indonesia-Negara Karunia Allah) Sementara menurut dokumen intelejen BIN sendiri keberadaan Ma’had Al-Zaytun diposisikan hanya sebagai salah satu KODAM diantara beberapa KODAM yang berhasil dibangun oleh gerakan NII.

Lain hanya dengan intelejen yang disusupkan guna menghadapi gerakan PII – GPI militerdan intelejen cukup dengan mengirim seorang Letnan Dua Suprapto, didampingi menantu Danu M. Hasan Zainuddin Qari’ yang didukung dengan rekomedasi Danu M. Hasan yang sudah dikenal komunitas PII-GPI. Intelejen untuk menghadapi gerakan Imran (Woyla) malah cukup seorang Kopral TNI AD berbasis Yon Armed, Najamuddin. Agen binaan intelejen untuk menghadapi gerakan NII Warman adalah Hasan Baw dan Prof Parmanto Rektor UNS Solo.

Intelejen yang ditugaskan menghadapi veteran Mujahidin Afghan, Moro Ambon yang terorganisir dalam organisasi MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) Laskar Jundullah, KPPSI, Kompak dan JI (Jama’ah Islamiyah) juga cukup seorang Kolonel TNI AU Muhammad Abdul Haris dibantu para agen binaan rekrutan baru seperti Abu Dzar, Umar Farouk, Abu Jihad, Hambali, Zulkarnaen, Zackaria dan sebagainya. Di daerah-daerah justru baru tersadar terhadap strategi dan kebijakan kooptasi, konspirasi dan stigma yang dilancarkan militer-intelejen ketika terbuka kedok Abdul Haris, Al Farouk, Hambali dan Zulkarnaen pasca bom Bali. Terbukanya jaringan mata rantai siapa yang anggota intel dan siapa yang planted agen intelejen dan siapa yang agen musiman maupun siapa yang terkooptasi, telah membuat berbagai scenario operasi intelejen berantakan dan tidak jalan. Keberadaan dan kinerja jaringan mata rantai intelejen berikut kooptasi dan permainannya seperti virus HIV dalam tubuh manusia.

Keberhasilan pihak intelejen dalam menginfiltrasi maupun melakukan proses mutasi gen intelejen ke dalam jaringan aksi dan organisasi gerakan JI sehingga mereka tidak sadar telah masuk dalam kooptasi, konspirasi dan berujung stigma intelejen negara melalui manipulasi dan penghancuran.

Permainan kooptasi dan infiltrasi intelejen Negara di bawah Hendro semakin telanjang setelah harian The New York Times memberitakan. Dalam harian New York Times By JANE PERLEZ (NYT) 1123 words Late Edition – Final, Section A, Page 4, Column 3. DISPLAYING FIRST 50 OF 1123 WORDS – IN the year before terrorists killed more than 200 people in a Bali night club……….. Dalam edisi Koran NYT itu Hendro juga dengan jelas disebut sebagai The Butcher Of Lampung

Pada tanggal 13 Des 2003 kepala BIN Hendropriyono melakukan lawatan dan sowan ke markas CIA di Washington, Amerika Serikat. Hendro diterima direktur CEO George J. Tenet mendapat pujian sekaligus sindiran pedas yang bernuansa penelanjangan, berita tersebut isi lengkapnya dikutip satu alenia sebagai berikut.
“Earlier this month, he met in Washington with the director of central intelligence, George J. Tenet, and White House officials, and according to an American official he was shown appreciation for his “leadership

• Add New
• Search

Comments (2)

• |125.163.9.xxx |2011-05-23 08:23:06 alumnimaz  - baca ini brata n sista
  

  boleh percaya boleh tidak.... cara main mereka (NII) cantik tapi kurang ajar.... semua santri disana dari tingkat awal SMP sampai kelas 6 (SMA) tidak akan tahu.... tapi kalau melanjutkan kuliah disana... pasti akan tahu.. bagaimana doktrin itu diberikan secara verbal... gak tertulis... kurikulum yang ada disana (untuk SMP dan SMA) tidak ada satupun yang berbau NII... nama para menteri disamarkan menjadi eksponen... setelah saya lulus sampai kelas 6 di Al zaytun... saya beru tahu hasil analisis pribadi sih.. sama wawancara ke teman saya (beliau sodara saya yang jadi korban)mereka yang menjelek2an al zaytun dan NII bahkan tidak paham bagaimana posisi al zaytun dengan organisasi NII.... jadi tidak semuanya yang disampaikan di web ini benar.. tapi sebagian ada benarnya... bagi mantan alumni MAZ... anda boleh percaya boleh tidak... nama anda sudah ada dalam database NII... tentu mereka orang-orang cerdas tapi kasihan (sedikit tidak waras)... anda pasti lambat laun.. bersiap siap menghadapi mereka karena semua santri dan wali santri telah menjadi target.. tapi jelas cara perekrutannya akan berbeda beda... silahkan tanyakan teman alumni angkatan terdekat anda (saya percaya bila sebagian mereka ada yang sudah NII mereka tahu lebih banyak.. tapi hati-hati kawan....) so, don't ever try to believe what you see and what you heard about MAZ... as you never know what they are really really capable of....
  • 0
  • 0

  ReplyQuote

• |110.137.25.xxx |2011-10-08 13:05:25 apiril
  

  kurang lengkap :
  • 0
  • 0

  ReplyQuote

Write comment

Your Contact Details:

Name:

Email: do not notifynotifyGravatar enabled

Website:

Comment:

Title:

UBBCode:         -color-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -size-tinysmallmediumlargehuge

Message:

Security

Please input the anti-spam code that you can read in the image.

NII CRISIS CENTER(ncc) .